Buruh—Ketua Departemen Hukum dan Advokasi KPBI

 Buruh—Ketua Departemen Hukum dan Advokasi KPBI

 Buruh—Ketua Departemen Hukum dan Advokasi KPBI

Berdasarkan wawancara dengan Nelson F. Siragih, Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), salah satu dampak munculnya PP No. 78 tahun 2015 itu adalah hilangnya posisi tawar buruh. Beliau menjelaskan bahwa ketika penentuan upah minimum menggunakan indikator komponen Ketentuan Hidup Layak (KHL), dilakukan dengan pendekatan dialog, sehingga memanfaatkan forum tripartid. Artinya, ada keterlibatan buruh dalam penentuannya sehingga buruh mempunyai posisi tawar untuk bernegosiasi. Namun ketika sekarang menggunakan indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan data dari Badam Pusat Statistik (BPS), maka sudah tidak ada lagi fungsi dialog itu yang secara otomatis juga mengkerdilkan posisi tawar buruh. Selain itu, berubahnya indikator penentuan upah minimum ini juga secara otomatis melumpuhkan fungsi Dewan Pengupahan yang secara institusional masih eksis sampai sekarang. Sebelumnya, dewan pengupahan berfungsi untuk melakukan survei lapangan untuk menentukan komponen KHL.

Perlu kita ketahui bahwa penerapan kebijakan upah minimum yang ditentukan berdasarkan KHL (sebelum muncul PP No. 78 tahun 2015) belum mencapai maksimal, artinya masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak patuh dengan kebijakan pengupahan. Namun, apakah dengan diubahnya indikator penentuan upah minimum yaitu dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang kini diatur oleh PP 78 tahun 2015 ini menjawab permasalahan tentang ketidakpatuhan perusahaan tersebut? Ternyata tidak. Menurut Nelson, adanya ketidakpatuhan penerapan kebijakan pengupahan oleh perusahaan ini disebabkan masih lemahnya pengawasan dari pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Namun, ketika hal ini dipertanyakan, jawabannya sangat klasik yaitu bahwa bagian pengawasan di Kemenaker kekurangan sumber daya manusia.

Permasalahan upah juga disebabkan dari tingginya kualitas serta standar yang ditetapkan oleh perusahaan serta pasar global, namun tidak diimbangi dengan upah yang sesuai dengan standar internasional. Negara-negara berkembang hanya mampu menjadi produsen (penyedia buruh) dengan menjanjikan buruh di negara mereka bisa dibayar murah tetapi kinerjanya sesuai dengan standar internasional. Selain itu, PP No. 78 tahun 2015 ini secara nyata telah menciptakan kemiskinan yang terstruktur. Maksudnya, karena sudah tidak mempertimbangkan KHL lagi, maka besar kemungkinan upah yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan hidup para buruh. Sehingga secara otomatis daya beli buruh juga menurun dan semakin tidak mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera. Kemudian jika siklus ini terus terjadi, maka akan berujung kemiskinan.

https://bugscode.id/robot-defense-apk/