Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin

Dinamika Politik Masa Demokrasi Terpimpin

1.Menuju Demokrasi Terpimpin
Kehidupan sosial politik Indonesia terhadap jaman Demokrasi Liberal (1950 sampai 1959) belum dulu raih kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berubah membuat program kerja kabinet tidak sanggup dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih tekankan keperluan kelompok masing-masing. Di segi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk lewat Pemilihan Umum 1955 tidak berhasil merampungkan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Padahal Presiden Soekarno menyimpan harapan besar terhadap Pemilu 1955, sebab sanggup dijadikan layanan untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Hal ini seperti yang diungkapkan Presiden Soekarno bahwa “era ‘demokrasi raba-raba’ sudah ditutup”. Namun terhadap kenyataanya, perihal itu hanya sebuah angan dan harapan Presiden Soekarno semata.

Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk mengubur partai-partai politik yang ada, setidaknya menyederhanakan partai-partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang didalam pemilihan umum 1955. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, terhadap tanggal 21 Februari 1957, di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer tawarkan konsepsinya untuk merampungkan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah yang keluar dari jatuh bangunnya kabinet.

Presiden juga tekankan bahwa Demokrasi Liberal yang dipakai saat itu merupakan demokrasi impor yang tidak cocok bersama dengan jiwa dan motivasi bangsa Indonesia. Untuk itu ia menghendaki mengganti bersama dengan suatu demokrasi yang cocok bersama dengan kepribadian bangsa Indonesia, yakni Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang di tawarkan Presiden Soekarno terhadap Februari 1957. Demokrasi Terpimpin juga merupakan suatu inspirasi pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok kesimpulan yang terdapat didalam konsepsi tersebut, pertama, didalam pembaruan susunan politik kudu diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang mendapat dukungan oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi penduduk secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan penduduk yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya.

Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin sudah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama adalah pembentukan Dewan Nasional terhadap 6 Mei 1957. Sejak saat itu Presiden Soekarno coba mengganti sistem demokrasi parlementer yang membuat pemerintahan tidak stabil bersama dengan demokrasi terpimpin. Melalui panitia perumus Dewan Nasional, dibahas berkenaan usulan lagi ke UUD 1945.
Presiden Soekarno
mengumumkan dekrit yang berisi tiga perihal pokok yakni :
1. Menetapkan pembubaran Konstituante.

2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, juga jadi tanggal penetapan
dekrit dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara (UUDS).

3.Pembentukan MPRS, yang terdiri atas bagian DPR ditambah
dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan
Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

2. Peta Kekuatan Politik Nasional
Antara th. 1960-1965, kekuatan politik terhadap saat itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang semua kekuasaan negara bersama dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. TNI, yang sejak kabinet Djuanda diberlakukan S.O.B. sesudah itu pemberontakan PRRI dan Permesta terhadap th. 1958, jadi memainkan peranan mutlak didalam bidang politik.

Dihidupkannya UUD 1945 merupakan usulan dari TNI dan mendapat dukungan penuh didalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI AD, membuat Presiden Soekarno berupaya menekan pengaruh TNI AD, terutama Nasution bersama dengan dua taktik, yakni Soekarno berupaya mendapat pemberian partai-partai politik yang berpusat di Jawa terutama PKI dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya terutama angkatan udara.

Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit lagi terhadap th. 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI sesudah itu keluar menjadi kekuatan baru terhadap pemilihan umum 1955. Dengan terima Penetapan Presiden No. 7 1959, partai ini mendapat daerah didalam konstelasi politik baru. Kemudian bersama dengan menyokong inspirasi Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI sanggup memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu PKI berupaya menyaingi TNI bersama dengan memanfaatkan pemberian yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI AD.

3. Pembebasan Irian Barat
Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah kabinet RI adalah kasus Irian Barat. Wilayah ini sudah menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan namun didalam perundingan KMB th. 1950 kasus penyerahan Irian Barat ditangguhkan satu th. dan berhasil dicapai didalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan yang berbunyi:
“Mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang perihal hendak mempertahankan asas agar semua perselisihan yang kemungkinan ternyata kelak atau timbul diselesaikan bersama dengan jalan patut dan rukun, maka status quo Irian (Nieuw Guinea) senantiasa berlaku seraya ditentukan bahwa didalam saat setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat kasus kedaulatan Irian akan diselesaikan bersama dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland”.(Piagam Penyerahan Kedaulatan, didalam Notosoetardjo, Dokumen-dokumen Konperensi Medja Bundar: Sebelum, Sesudah dan Pembubarannya, Pustaka Endang, 1956)

Upaya yang dijalankan cocok bersama dengan piagam penyerahan kedaulatan adalah lewat konferensi uni yang dijalankan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda. Namun usaha penyelesaian secara bilateral ini sudah mengalami kegagalan dan pemerintah kami mengajukan problem ini ke Sidang Majelis Umum PBB. Namun upaya-upaya diplomasi yang dijalankan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Indonesia pun sesudah itu mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif yang puncaknya dilakukannya Konferensi Asia Afrika. Langkah ini memadai efektif didalam menggalang kekuatan didalam menyokong perjuangan diplomasi Indonesia di tingkat internasional yang memaksa Belanda melunakkan sikapnya dan mau berunding bilateral untuk merampungkan problem Irian.Karena jalan damai yang sudah ditempuh sepanjang satu dasa warsa tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk menempuh jalan lain. Upaya ini sudah dijalankan Indonesia sejak th. 1957, jalan lain yang dijalankan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, di mulai pengambilalihan semua perusahaan punya Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Untuk mencegah anarki, KSAD, Nasution, mengambil alih semua perusahaan punya Belanda dan menyerahkannya kepada pemerintah.

Hubungan Indonesia tambah memuncak ketegangan terhadap 17 Agusus 1960, saat Indonesia pada akhirnya mengambil keputusan hubungan diplomatik bersama dengan pemerintah kerajaan Belanda Presiden Soekarno didalam pidatonya tanggal 30 September 1960 di depan Sidang Majelis Umum PBB memastikan lagi sikapnya berkenaan usaha mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI. Dalam pidato yang berjudul Membangun Dunia Kembali, Soekarno memastikan bahwa:
“Kami sudah berupaya untuk merampungkan kasus Irian Barat. Kami sudah berupaya bersama dengan betul-betul dan bersama dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan penuh harapan. Kami sudah berupaya untuk mengadakan perundingan-perundingan bilateral…. Harapan lenyap, kesabaran hilang; lebih-lebih toleransi pun raih batasnya. Semuanya itu kini sudah habis dan Belanda tidak beri tambahan alternatif lainnya, terkecuali memperkeras sikap kami.” (Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi, Depkominfo, 2005)

Pidato Presiden Soekarno itu, membawa pengaruh kepada diakses kembalinya perbincangan Irian Barat di PBB. Usulan yang keluar dari perbincangan itu adalah agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan ini dijalankan lewat PBB didalam saat dua tahun. Usulan ini datang dari wakil Amerika Serika di PBB, Ellsworth Bungker. Usulan itu secara prinsip disetujui oleh Pemerintah Indonesia namun bersama dengan saat yang lebih singkat. Sedangkan pemerintah Belanda lebih menghendaki membentuk negara Papua terutama dahulu. Keinginan pemerintah Belanda ini disikapi Presiden Soekarno bersama dengan “Politik Konfrontasi disertai bersama dengan uluran tangan. Palu godam disertai bersama dengan ajakan bersahabat.

Setelah usaha merebut lagi Irian Barat bersama dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintah RI menempuh cara lainnya lewat jalan konfrontasi militer. Dalam rangka persiapan kekuatan militer untuk merebut lagi Irian Barat, pemerintah RI melacak pemberian senjata ke luar negeri. Pada awalannya usaha ini dijalankan kepada negara-negara Blok Barat, terutama Amerika Serikat, namun tidak membawa hasil yang memuaskan. Kemudian usaha ini dialihkan ke negara-negara Blok Timur (komunis), terutama ke Uni Soviet.

Belanda jadi tahu bahwa terkecuali Irian barat tidak diserahkan ke Indonesia secara damai, maka Indonesia akan menempuh bersama dengan kekuatan militer. Melihat pertumbuhan persiapan militer Indonesia, Belanda mengajukan nota protes kepada PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Belanda sesudah itu memperkuat kedudukannya di Irian Barat bersama dengan mendatangkan pemberian bersama dengan mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian, diantaranya adalah kapal induk Karel Doorman.

Perebutan lagi Irian Barat merupakan suatu tuntutan konstitusi, cocok bersama dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, segala usaha sudah dijalankan dan mendapat dukungan oleh semua kalangan baik kalangan politisi maupun militer. Oleh sebab itu, didalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno, terhadap tanggal 19 Desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer bersama dengan Belanda yang disebut bersama dengan Tri Komando Rakyat (Trikora). Isi dari Trikora tersebut adalah :
1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat.
3. Bersiaplah untuk menjalankan umum peranan mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Dengan dideklarasikannya Trikora mulailah konfrontasi keseluruhan terhadap Belanda di Papua. Langkah pertama yang dijalankan oleh Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No 1 th. 1962 tertanggal 2 Januari 1962 berkenaan pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto.
Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer Indonesia dari kesatuan Motor Torpedo Boat, sudah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun usaha ini diketahui oleh Belanda sehinga berlangsung pertempuran yang tidak sesuai di laut Aru antara kapal-kapal boat Indonesia bersama dengan kapal-kapal Belanda. Naas Kapal MTB Macan Tutul, berhasil ditembak Belanda agar kapal terbakar dan tenggelam.

Peristiwa ini memakan korban Komodor Yos Sudarso, Deputy KSAL dan Kapten Wiratno yang gugur seiring bersama dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul.Pemerintah Belanda terhadap awalannya berasumsi gampang kekuatan militer di bawah Komando Mandala. Belanda berasumsi bahwa pasukan Indonesia tidak akan sanggup melakukan infiltrasi ke wilayah Irian. Namun saat operasi infiltrasi Indonesia berhasil merebut dan duduki kota Teminabuan, Belanda terpaksa bersedia lagi untuk duduk berunding peranan merampungkan sengketa Irian. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB tahu bahwa tuntutan pimpinan Indonesai bukan suatu yang main-main.

Di segi lain Pemerintah Amerika Serikat juga menekan pemerintah Belanda untuk lagi berunding, agar Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak terseret didalam suatu konfrontasi segera di Pasifik Barat Daya. Amerika Serikat juga punya keperluan bersama dengan kebijakan politik luar negerinya untuk membendung arus komunis di wilayah ini. Akhirnya terhadap tanggal 15 Agustus 1962 ditanda-tangani perjanjian antara Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Belanda di New York, perihal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari mengisi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Untuk keperluan ini sesudah itu dibentuklah United Nation Temporary Excecutive Authority (UNTEA) yang sesudah itu akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan perjanjian New York, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat sebelum akhir 1969 bersama dengan ketetapan kedua belah pihak kudu terima apapun hasil dari Pepera tersebut.

Tindak lanjut seterusnya adalah pemulihan hubungan Indonesia Belanda yang dijalankan terhadap th. 1963 bersama dengan mengakses lagi kedutaan Belanda di Jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag.Sesuai bersama dengan Perjanjian New York, terhadap tanggal 1 Mei 1963 secara formal dijalankan penyerahan kekuasan Pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah Republik Indonesia di Kota Baru/Holandia/Jaya Pura. Kembali Irian ke pangkuan RI berakhirlah perjuangan memperebutkan Irian Barat.Sebagai tindak lanjut dari perjanjian New York, Pemerintah Indonesia melakukan tugas untuk melaksankan Act Free Choice / Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Pemerinatah Indonesia menjalankan didalam tiga tahap. Tiga tahapan ini berhasil dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan hasil dari Pepera sesudah itu dibawa oleh Duta Besar Ortis Sanz ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 terima hasil Pepera yang sudah dijalankan Indonesia sebab sudah cocok bersama dengan mengisi perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia secara de Jure dan de Facto memperoleh lagi Irian Barat sebagai bagian dari NKRI.

4. Konfrontasi Terhadap Malaysia
Masalah Malaysia merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk memperoleh daerah didalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yu dari Republik Singapura untuk mengumpulkan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang sebab punya keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina berasumsi bahwa wilayah Sabah secara historis adalah punya Sultan Sulu.

Pemerintah Indonesia terhadap saat itu menentang sebab menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari konsep Inggris untuk mengamankan kekuasaanya di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek Neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh sebab itu, berdirinya negara federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia.

Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut sesudah itu diselenggarakan Konferensi Maphilindo (Malaysia, Philipina dan Indonesia) di Filipina terhadap tanggal 31 Juli-5 Agustus 1963. Hasil-hasil pertemuan puncak itu beri tambahan kesan bahwa ketiga kepala pemerintahan berupaya mengadakan penyelesaian secara damai dan sebaik-baiknya berkenaan konsep pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi sumber sengketa. Konferensi Maphilindo menghasilkan tiga dokumen penting, yakni Deklarasi Manila, Persetujuan Manila dan Komunike Bersama. Inti pokok dari tiga dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyongsong baik pembentukan Federasi Malaysia terkecuali rakyat Kalimantan Utara menyetujui perihal itu.

Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintahan setuju untuk menghendaki Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap kasus ini agar sanggup diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukan ke didalam Federasi Malaysia. Kemudian ketiga kepala pemerintahan tersebut menghendaki Sekjen PBB membetuk tim penyelidik. Menindaklanjuti keinginan ketiga pimpinan pemerintahan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membetuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michelmore. Tim tersebut mengawali tugasnya di Malaysia terhadap tanggal 14 September 1963. Namun sebelum misi PBB merampungkan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya, Federasi Malaysia diproklamasikan terhadap tanggal 16 September 1963. Oleh sebab itu, pemerintah RI berasumsi proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelangggaran Komunike Bersama Manila, yang secara tahu perlihatkan bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Serawak kudu terutama dahulu dijalankan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan.

Presiden Soekarno tidak sanggup terima tindakan yang dijalankan oleh PM Tengku Abdul Rahman sebab berasumsi referendum tidak dijalankan secara semestinya. Hal itu merupakan suatu perwujudan dari “act of bad faith” dari Tengku Abdul Rahman. Aksi-aksi demonstrasi menentang berlangsung di Jakarta yang dibalas pula bersama dengan aksi-aksi demontrasi besar terhadap kedutaan RI di Kuala Lumpur, agar terhadap tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia Malaysia diputuskan. Pemerintah RI terhadap tanggal 21 September mengambil keputusan pula hubungan ekonomi bersama dengan Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah. Pada akhir th. 1963 pemerintah RI perlihatkan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara didalam melawan Neokolonilisme Inggris.

Konflik di Asia Tenggara ini menarik perhatian sebagian negara dan menghendaki penyelesaian pertikaian secara damai. Pemerintah Amerika Serikat, Jepang dan Thailand berupaya melakukan mediasi merampungkan kasus ini. Namun kasus pokok yang membuat sengketa dan memburuknya hubungan ketiga negara tersebut senantiasa tidak terpecahkan, sebab PM Federasi Malaysia, Tengku Abdul Rahman tidak menghadiri forum pertemuan tiga negara. Upaya lainnya adalah melakukan pertemuan menteri-menteri luar negeri Indonesia, Malaysia dan Filipina di Bangkok. Namun pertemuan Bangkok yang dijalankan sampai dua kali tidak menghasilkan satu ketetapan yang positif, agar diplomasi mengalami kemacetan. Ditengah kemacetan diplomasi itu terhadap 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (Dwi Kora) di hadapan apel besar sukarelawan.

“Kami perintahkan kepada dua puluh satu juta sukarelawan Indonesia yang sudah mencatatkan diri: perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan pemberian perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai untuk membubarkan negara boneka Malaysia”. (Taufik Abdullah dan AB Lapian, 2012)

Untuk menjalankan konfrontasi Dwikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga bersama dengan Marsekal Madya Oemar Dani sebagai Panglimanya.Walaupun pemerintah Indonesia sudah mengambil keputusan melakukan konfrontasi secara total, namun usaha penyelesaian diplomasi terus dilakukan. Presiden RI menghadiri pertemuan puncak di Tokyo terhadap tanggal 20 Juni 1964. Ditengah berlangsungnya Konfrontasi Indonesia Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi bagian tidak senantiasa Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menampik pencalonan Malaysia sebagai bagian tidak senantiasa Dewan Keamanan PBB. Sikap Indonesia ini segera disampaikan Presiden Soekarno terhadap pidatonya tanggal 31 Desember 1964. Presiden Seokarno memastikan bahwa :

“Oleh karenanya, terkecuali PBB sekarang, PBB yang belum diubah, yang tidak lagi mencerminkan kondisi sekarang, terkecuali PBB terima Malaysia menjadi bagian Dewan Keamanan, kita, Indonesia, akan keluar, kami akan meninggalkan PBB sekarang”. (Taufik Abdullah dan AB Lapian, 2012)

Dari pidato tersebut keluar bahwa keluarnya Indonesia dari PBB adalah sebab masuknya Malaysia menjadi bagian tidak senantiasa Dewan Keamanan PBB. Ketika tanggal 7 Januari 1965 Malaysia dinyatakan di terima sebagai bagian tidak senantiasa Dewan Keamanan PBB, bersama dengan spontan Presiden Sokearno perlihatkan “Indonesia keluar dari PBB”.Walaupun Indonesia sudah keluar dari PBB, sasaran-sasaran yang menghendaki dicapai oleh pemerintah Indonesia perihal sengketa Indonesia Malaysia dan perombakan PBB senantiasa tidak tercapai. Karena bersama dengan keluarnya Indonesai dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang sanggup digunakan untuk raih penyelesaian persengketaan bersama dengan Malaysia secara damai.

Sumber : https://www.kumpulansurat.co.id/

Baca Juga :