Kebijakan Pendidikan di Malaysia

Kebijakan Pendidikan di Malaysia

Negara yang biasa disebut sebagai Negeri Jiran atau Malaysia menurut Welle (2019) menempati posisi ke 62 dalam daftar pendidikan terbaik dunia dan menduduki peringkat ke tiga pendidikan terbaik di ASEAN. Dalam Indeks Pendidikan UNDP, Malaysia memiliki skor sebesar 0,671. Hal ini didukung dengan tingkat literasi yang dimiliki penduduk dewasa Malaysia yang mencapai 94%. Dibalik kesuksesan tersebut, Malaysia memiliki tuntutan yang besar terhadap perguruan tinggi. Hali ini menggambarkan bahwa pertubuhan ekonomi negara yang cepat dan orang-orang Malaysia yang merasa penting terhadap pendidikan tinggi. Namun, tempat pendidikan tinggi yang tersedia dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan, sehingga lebih 50% siswanya belajar diluar negeri. Menurut orang Malaysia pilihan untuk belajar diluar negeri terlalu mahal. Sementara itu, masalah muncul di universitas-universitas Australia yang terlalu percaya pada dana yang berasal dari pendidikan internasional. Untuk menurunkan biaya pendidikan, maka universitas di Australia melakukan kerjasama dengan sejumlah PT (swasta) Malaysia yang mana dilakukan dengan menerapkan  program kembar twinning. Mahasiswa dalam program ini kuliah setahun di Malaysia dan menyelesaikan sisa pendidikannya di Australia agar memenuhi kualifikasi Australia. Dengan program tersebut pemerintah Malaysia tidak perlu investasi dalam mengembangkan sistem pendidikan tinggi negeri selama masih memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi yang cepat dan beragam. Begitu pula Australia merasa diuntungkan dalam hal perluasan pasar pendidikannya.

Namun masalah baru muncul ketika hasil riset memberikan data  bahwa 70% mahasiswa yang mengikuti program ini berlatar belakang etnis China yang mana warga etnis China hanya 35% dari komposisi penduduk Malaysia. Sementara penduduk bumi putranya (muslim dan orang melayu) tidak maju. Di Malaysia mahasiswa yang belajar dan memperoleh gelar dari luar negeri memperoleh keuntungan yang tidak terduga dalam prospek kerjanya di lembaga atau perusahaan swasta, hal ini karena perusahaan swasta lebih tertarik dengan mahsaiswa yang lulusan luar negeri dengan kemampuan bahasa inggrisnya. Sedangkan keuntungan bagi mahasiswa yang belajar di dalam negeri prospek kerja bagi mereka yaitu di lembaga pemerintahan. Namun kenyataan yang terjadi para mahasiswa di Malaysia ingin belajar diluar negeri dengan anggapan bahwa gelar dari barat lebih berharga dan dibutuhkan oleh pasar kerja Malaysia maupun internasional. sehingga lebih dari ¾ mahasiswa memilih jurusan perdagangan, manajemen ekonomi, dan bisnis. Dimana hampir semua pekerjaan dibutuhkan. Dengan semakin majunya ekonomi Malaysia, maka Malaysia menjadi global dan pendidikan internasional menjadi lebih menarik terutama bagi mahasiswa yang membutuhkan pendidikan.

Dilema yang dihadapi Malaysia adalah kepentingan ekonomi melalui pendidikan swasta internasional dan kepetingan pembangunan bangsa melalui pembangunan sektor pendidikan negeri. Pasar tenaga kerja Malaysia ingin tetap memenuhi tuntutan ekonomi global, tetapi tidak ingin tradisi bangsa hilang. Oleh karena itu dalam waktu yang bersamaan Malaysia membangun pendidikan swasta di dalam negerinya. Begitu pula kebijakan pendidikan tingginya dibangun sesuia dengan kebutuhan globalisasi. Kebijakannya ditujukan pada dua fokus kebijakan yaitu pembangunan SDM untuk keutuhan Malaysia dalam kancah globalisasi dan memberikan kebebasan dengan adanya peluang bagi sektor swasta dalam pendidikan. Semula kebijakan penggunaan bahasa Malaysia sebagai pengantarnya, tetapi sekarang diberikan kebebasan dengan pengantar bahasa Inggris (Fattah, 2013).

sumber :