Kebijakan Pendidikan di Thailand

Kebijakan Pendidikan di Thailand

Berdasarkan data pada Welle (2019), Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki anggaran pendidikan tertinggi yaitu sebesar 7,8% dari Produk Domestik Brutto. Saat ini negeri gajah putih sebutan akrab untuk negara Thailand menempati posisi 89 pendidikan terbaik di dunia dengan skor EDI sebesar 0,608 dan menempati peringkat ke empat pendidikan terbaik  di Asia Tenggara.

Thailand memiliki populasi penduduk sebanyak 67,6 juta pada tahun 2011. Pertumbuhan tingkat ekonomi Thailand selama dua dekade terakhir relatif kuat, yaitu dengan tingkat PDB per kapita pada 2011 adalah US $ 5.116 dan Bank Dunia mengklasifikasikan ekonominya sebagai ‘pendapatan menengah ke atas’. Namun proporsi populasi masyarakatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional tetap sangat tinggi, yaitu 7,2% pada tahun 2011. Thailand didominasi hampir 95% sebagai negara dengan pemeluk agama Buddhis dan komunitas Muslim disana relatif kecil tapi khas (hampir 5%) tinggal terutama di provinsi selatan berdampingan dengan Malaysia. Sekitar 75% dari populasi penduduk yang ada di Thailand, terdapat 14%  etnis Cina dan 3% etnis Melayu serta terdapat kelompok etnis lain yang termasuk masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi yang membentang ke Laos, Kamboja, dan Myanmar.

Konstitusi Thailand tahun 1997 menyatakan bahwa semua orang Thailand memiliki hak yang sama untuk menerima setidaknya 12 tahun pendidikan dasar yang berkualitas dan gratis. Undang-undang lain yang juga berkaitan dengan sistem pendidikan yaitu pada tahun 2008 terdapat promosi Undang-undang Pendidikan Non-Formal dan Informal dan Undang-undang Pendidikan Kejuruan.

Tingkat melek huruf orang dewasa di Thailand terdapat sebanyak 96,1% pada tahun 2010 sedikit di atas rata-rata regional UNESCO dari 94,7% pada tahun 2011 dan tingkat melek huruf yang sedang dicapai oleh kaum muda berusia 15 hingga 24 tahun sebanyak 96,4% untuk pria dan 96,3% untuk wanita. Struktur sekolah Thailand sesuai dengan pola 6-3-3, yaitu enam tahun primer, tiga tahun menengah bawah, dan tiga tahun studi menengah atas. Sejak tahun 2009, Kementrian Pendidikan Thailand telah melampaui persyaratan legislatif Thailand dengan menyediakan 15 tahun pendidikan dasar gratis, termasuk tiga tahun pendidikan pra-sekolah dasar. Durasi wajib belajar di Thailand adalah 9 tahun, yang  meliputi enam tahun sekolah dasar dan tiga tahun sekolah menengah pertama. Hasil PISA untuk tahun 2009, misalnya, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa Thailand berada di bawah rata-rata OECD di bidang membaca, matematika dan sains ilmiah. Memang, “hampir setengahnya siswa Thailand tidak memiliki keterampilan membaca dan sains dasar; dan lebih dari setengahnya tidak memiliki dasar keterampilan matematika.

Kebijakan Menteri Pendidikan Thailand saat ini fokus pada reformasi pendidikan di enam bidang, yaitu: reformasi kurikulum; reformasi belajar-mengajar; pengujian, penilaian dan evaluasi peserta didik; sistem penerimaan universitas; evaluasi, akreditasi, dan promosi guru; dan penilaian lembaga pendidikan. Keenam bidang ini harus saling terkait dan fokus pada kualitas pelajar dan prestasi. Selanjutnya, evaluasi, akreditasi, dan promosi guru akan didasarkan pada kinerja dan prestasi siswa. Kesetaraan gender dalam hal akses menuju peluang pendidikan umumnya tidak menjadi tantangan yang signifikan untuk negara Thailand, di mana paritas gender ada di sebagian besar sistem sekolah, kecuali dalam hubungannya untuk mengulang nilai di sekolah dasar. Anak laki-laki dalam pendidikan dasar di Thailand jauh lebih banyak kemungkinan harus mengulang kelas daripada anak perempuan. Hal ini juga terbukti dalam pendidikan menengah. Anak laki-laki di Thailand juga lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan transisi dari awal ke awal sekolah menengah. Oleh karena itu anak perempuan lebih mungkin daripada anak laki-laki untuk berpartisipasi dalam sekolah menengah. Bahkan dengan dana pinjaman siswa untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin cenderung lebih kecil kemungkinannya anak-anak dari keluarga kaya  tetap ingin di sekolah untuk menyelesaikan pendidikan menengah atas, dan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Anak-anak paling tidak menyelesaikan pendidikan menengah atas termasuk anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan yang terpencil, dari keluarga imigran, dan dari komunitas etnis di Timur Laut, Utara dan Selatan yang jauh.

Pendidikan sekolah dasar di Thailand telah melakukan reformasi kurikulum utama yakni pada delapan mata pelajaran inti, meliputi: bahasa Thailand, matematika, sains, ilmu sosial, kesehatan dan pendidikan jasmani, seni, karier dan teknologi, dan bahasa asing. Pendidikan sekolah dasar di Thailand adalah wajib, namun terdapat kendala bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang terpencil. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat yang bersekolah pada jenjang sekolah dasar hanya 89,7% di tahun 2010. Disamping itu, beberapa kendala lainnya yaitu di Thailand kekurangan guru yang berkualitas dan terlatih, kemudian kurangnya insentif untuk guru yang unggul atau profesional (terutama mereka yang memiliki keahlian dalam sains, matematika dan bahasa Inggris) untuk bekerja di daerah terpencil di negara ini, dan kurangnya ketersediaan materi pembelajaran berkualitas tinggi, terutama materi yang bisa didapat dipekerjakan dengan dukungan dari layanan dan sumber daya Internet.

sumber :
https://rumahbagus.co.id/sid-story-apk/