Kemenpan RB Rangkul ITS untuk Rintis e-Government

Kemenpan RB Rangkul ITS untuk Rintis e-Government

Kemenpan RB Rangkul ITS untuk Rintis e-Government
Kemenpan RB Rangkul ITS untuk Rintis e-Government

Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta terpercaya di era teknologi kini, dibutuhkan penerapan e-Government atau yang biasa disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Demi tercapainya kebutuhan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) merangkul Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk mempersiapkan penerapan SPBE di Indonesia.

Dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan ITS di ruang kerja rektor

, Rabu (31/7/2019), Kemenpan RB diwakili oleh Dr Eng Imam Machdi MT bersama timnya. Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng mengungkapkan bahwa ITS sangat terbuka dengan adanya gagasan SPBE ini.

Ia menceritakan, gagasan ini bermula dari adanya Perpres No.95 Tahun 2018. Dari peraturan tersebut, daerah-daerah di Indonesia dipetakan guna melihat tingkat kematangan program SPBE. “Namun hasilnya masih jauh dari harapan,” ujar rektor yang akrab disapa Ashari ini tentang fakta yang ada saat ini.

Setelah banyaknya evaluasi yang telah dilakukan, pihak Kemenpan RB pun merasa memerlukan bantuan dari pihak perguruan tinggi. Yakni dengan memikirkan turunan Perpres No. 95 Tahun 2018 sehingga dapat diimplementasikan di Indonesia. Dalam hal ini, Ashari menganggap ITS memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk mengolah dan mematangkan program SPBE ini. “Jadi ke depannya, ITS siap bantu Kemenpan RB untuk membangun kebijakan yang lebih implementatif sebagai perbaikan terhadap birokrasi negara,” imbuhnya.

Dalam waktu dekat ini, ITS dan Kemenpan RB akan bersama-sama menggali potensi SPBE lebih baik lagi.

Selain itu, Ashari juga merasa perlu untuk saling berbagi informasi terbaru yang sedang dikerjakan. Ashari berharap agar ada konfirmasi lebih lanjut terkait kebutuhan Kemenpan RB yang bisa dibantu ITS. “Contohnya ialah mengundang ahli kami (ITS, red) yang kompeten untuk membantu di sana (Kemenpan RB, red),” jelasnya.

Peran Smart City sebagai Turunan e-Government

Di satu sisi, dosen ITS yang ahli di bidang Smart City, Toni Dwi Susanto ST MT PhD, menjelaskan bahwa produk terakhir dari Kemenpan RB adalah mengatur bagaimana pemerintah menyediakan layanan publik dan operasional internal dengan berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK). Dalam implementasinya, ternyata membutuhkan peraturan menteri dan dokumen kebijakan operasional lainnya.

Toni mengatakan, kaitan program ini dengan Smart City ialah, kini banyak kebijakan serta program pemerintah

antar kementerian yang saling melengkapi. SPBE dan Smart City ini dirasa perlu penyelarasan antar pusat, provinsi, hingga ke kabupaten dan kota.

Menurut dosen Sistem Informasi ITS ini, salah satu dimensi yang ada pada Smart City yakni e-Government. Menariknya, ternyata Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur SPBE tidak muncul lebih dulu dan tidak lengkap. Sementara peraturan yang mengatur tentang Smart City belum ada. “Hal ini yang menjadi dilema dan tantangan bagi lintas kementerian terkait,” ungkap dosen yang juga menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa ITS ini.

 

Sumber :

https://danu-aji-s-school.teachable.com/blog/190507/fable