Media perlawanan Politik

Media perlawanan Politik

Media perlawanan Politik
Media perlawanan Politik

Kondisi politik bagi sastrawan eksil sangat membatasi ruang gerak mereka dalam berkarya. Karya-karya yang mereka hasilkan sangat memungkinkan untuk di bredel, melihat latar belakang mereka yang cenderung ‘sayap kiri’ (masuk dalam sastrawan Lekra). Karya sastra bagi mereka merupakan media pengungkapan realitas sosial masyarakat dan sosial politik yang terjadi. Namun bagi pengendali kekuasaan pada era itu dianggap sebagi media perlawanan politik. Karena kebijakan yang diberlakukan berseberangan dengan pandangan sastrawan eksil terhadap sastra, seni dan kebudayaan, maka sastrawan yang hanya bisa bicara melalui karyanya, secara tidak langsung menyentil protes-protes terhadap pemerintah.

Politik adalah hal yang bertalian dengan kekuasaan atau power. H.J.Morgenthau, seorang pakar politik mengatakan bahwa “ power means man’s control over the minds, and actions of other men”. J.C. Johari juga mengatakan sebagai berikut:

Power: it is the faculty or capacity to conquer in a contest. Force is an adjunct, not an essence of power. The potrncy or capacity to manipulate the will and activities of others to make them conform to the power seeker’s will is the central point in power. Power may be based on other elements like fraud, ingenuity, or combinationand group tactics. It can also be derived from established constitutional and legal procedures. In general and also in the ultimate analysis, international politics is to manifestationof power. Ideology may only be the mask for hiding the uglier picture of power.

Seperti yang pernah di jelaskan pada halaman terdahulu bahwa politik identik dengan kekuasaan. Pelaku-pelaku politik mempergunakan segala macam cara untuk mecapai tujuan politiknya, antara lain melalui karya-karya sastra. Pada masa orde baru di bawah Presiden Soeharto, karya-karya sastra dianggap mengganggu akan menggerogoti kekuasaannya, sehingga pelarangan atas karya-karya besarpun diberlakukan demi sebuah integritas bangsa. Karya-karya Pramoedya Ananta Toer seperti Rumah Kaca, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa dilarang beredar karena dianggap membawa pengaruh buruk bagi Negara.

Pemikiran politik yang salah seperti di atas mudah sekali mengalutkan pandangan sosial pengarang, dan bentuk-bentuk serta pengucapan sastra yang secara akademik memenuhi segala syarat mungkin bisa menjadi wadah kekalutan yang tak perlu ada. Sehingga banyak sastrawan yang menceburkan diri mereka ke dalam komunitas-komunitas tertentu sebagai akibat interferensi politik pada masa itu.

Kelahiran Lekra dinilai sebagai reaksi terhadap realitas politik kultural yang mencemaskan serta melihat jelas, bahwa pengucapan kebudayaan dan sastra khususnya harus berdasarkan realitas yang sedang berkembang, dan terutama sekali pengucapan-pengucapan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara politik.

Pada awal tahun 60–an Pramoedya mengemukakan pandangannya mengenai sastra dan hubungannya dengan keterlibatan sosial politik seniman. Artikel-artikelnya dimuat dalam Lentera, suplemen budaya (yang ia edit) dari koran sayap kiri, Bintang Timur. Salah satu judul artikelnya adalah ‘Jang Harus Dibabat dan Jang Harus Dibangun’. Dalam artikel itu pramoedya menyentil ideologi dari rezim Soekarno—sebagai kalangan ’Jang Harus Dibabat’. (Toer dalam Allen 2004, 28)

Pramoedya juga prihatin akan konsekuensinya jika sastra dibajak oleh politik, menurut dia sastra seharusnya mencakup semua aspek kehidupan manusia. Seperti kutipan dalam eseinya :

Tak djarang apa jang dinamakan kesusastraan itu tjampur aduk dan merupakan bahan gubal antara sastera, propaganda, antipati terhadap politik tertentu, dengan melupakan kemungkinan-kemungkinan lain. Dalam hal ini kesusastraan jang sesungguhnya dikurbankan oleh dan untuk politik. Kesusastraan demikian adalah kesusastraan propaganda jang belum lagi patut mendapat nama kesusastraan. (Toer dalam Allen 2004: 30)

Dari kutipan di atas sangat jelas sekali bahwa sastra digunakan sebagi media perlawanan politik. Padahal Pramoedya sebagai salah satu sastrawan eksil mengatakan bahwa kesusastraan yang seperti ini bukanlah patut untuk dinamakan kesusastraan. Karena kesusatraan seharusnya mencakup semua aspek kehidupan manusia.

Meminjam istilah diskursus pascakolonialisme, eksil Indonesia lebih mirip sebagai komunitas subaltern, subyek yang dibungkam dan tertekan. Secara lebih umum, mereka yang berada di tingkat “inferior”.

Seperti dituturkan Asahan Alham dalam Perang dan Kembang terutama pascatragedi tahun 1965 di Indonesia yang mengakibatkan manusia tidak berdosa turut menjadi korban. Terutama yang menimpa keluarga Salam, tokoh utama dalam novel tersebut. “Semua orang bisa dituduh komunis asal yang menuduh punya senjata, punya kekuasaan. Kalau sudah dicap komunis, boleh dibunuh, seperti tikus dan ayam. Atau boleh ditangkap, seperti menangguk ikan, besar atau kecil yang masuk ke dalam tangguk itu, diambil dan dimakan.”

Hal serupa juga terdapat dalam Menuju Kamar Durhaka karya Utuy. Terutama dalam salah satu cerpennya Anjing. Cerita itu ditulis Utuy saat berada di Moskwa, yang menceritakan retaknya hubungan para eksil di Tiongkok akibat perilaku yang mementingkan diri sendiri, bak “anjing”.

Dalam cerpen itu, kehidupan para eksil Indonesia di perkampungan di Tiongkok terbagi atas dua golongan. Utuy dan kawan-kawannya adalah golongan yang oleh pihak lainnya disebut “penentang”. Sedangkan golongan lainnya disebut “pemerintah”. Disebut golongan “penentang” karena mereka mengatur kehidupannya sendiri. Sementara, mereka yang disebut “pemerintah” karena mereka diberi wewenang untuk melaksanakan segala peraturan dari pihak kawan di Tiongkok untuk mengurus kehidupan semua eksil di situ. “Anjing-anjing” itu secara statistik termasuk golongan “penentang”. Gara-gara banyak anjing, pihak pemerintah berusaha untuk mengeluarkannya dari perkampungan.

Karya-karya sastrawan eksil diatas sebetulnya karya nyata yang membicarakan kehidupan masyarakat dalam menghadapi kondisi dan situasi yang ada. Mereka sebetulnya juga mengkritisi kebijakan yang berlaku, namun karena latar mereka yang eksil, para sastrawan itu dianggap sebagai musuh politik. Artinya bahwa karya sastra yang mereka tulis dianggap sebagai media perlawanan politik oleh pemerintah.

Sumber : https://belinda-carlisle.com/