Pemerintah

Pemerintah

Berdasarkan wawancara dengan Umar Kasim, Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan, diubahnya indikator penghitungan upah minimum dari KHL ke inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta begitu saja terjadi. Pemerintah menilai banyaknya polemik yang terus bergulir soal penghitungan upah minimum karena tidak adanya standar pasti yang digunakan untuk menentukan harga dari setiap barang yang digunakan sebagai bagian dari indikator penghitungan upah minimum. Sehingga hal tersebut membuat perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, dan perwakilan pemerintah memiliki standar yang berbeda-beda, yang pada akhirnya terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan upah minimum setiap tahunnya. Hal tersebut membuat pemerintah dalam hal ini yang berposisi sebagai penengah antara pengusaha dan buruh mencoba untuk mencari solusi dari ketidakpastian tersebut. Gagasan digunakannya inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator penghitungan upah minimum ini pertama kali diinisiasi oleh Menteri Perekonomian, Darmin Nasution, pada tahun 2015. Yang mana sebenarnya itu adalah KHL seperti dalam UU No. 13 tahun 2003 juga. Hanya saja dalam PP No. 78 tahun 2015 ini upah minimum dilihat atau ditentukan setiap 5 tahun sekali, yaitu dengan melihat inflasi secara nasional, bukan setiap setahun sekali seperti KHL pada UU No. 13 tahun 2003. Dibuatnya PP No. 78 tahun 2015 sebagai amanat UU No. 13 tahun 2003 ini sebagai langkah tegas pemerintah guna meminimalisir terus timbulnya perbedaan pendapat dan terjadinya keributan terus menerus antara buruh, pengusaha maupun pemerintah itu sendiri, dalam menentukan besaran upah minimum.

PP No. 78 tahun 2015 yang menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator penentuan upah minimum sejauh ini dijalankan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan dalam arti sektor formal, namun hal tersebut sepertinya tidak terjadi kepada perusahaan-perusahaan dalam arti sektor informal, misalnya seperti pabrik tahu atau pabrik daging giling. Mengapa perusahaan-perusahaan skala kecil tersebut dikatakan informal karena legal standing-nya tidak formal, mungkin tidak mempunyai izin, tidak terdaftar pada BPOM, dan tidak adanya tambahan upah. Perusahaan-perusahaan informal tersebut upahnya juga sudah pasti dibawah upah minimum. Sehingga sebenarnya tidak dapat dikatakan bahwa semua perusahaan menjalankan perintah PP No. 78 tahun 2015 ini, meskipun baik UU No. 13 tahun 2003 maupun PP No. 78 tahun 2015 memberikan sanksi apabila sebuah perusahaan tidak membayar upah standar. Namun kenyataannya dalam praktik sanksi tersebut tidak berlaku bagi perusahaan-perusahan dengan skala kecil, dalam hal ini misalnya seperti pabrik tahu maupun pabrik daging giling tadi. Sehingga sebenarnya menjadi serba salah karena hampir semua perusahaan-perusahaan informal itu melanggar ketentuan UU ataupun PP sebagai amanat UU itu sendiri. Akhirnya, ketentuan tersebut hanya mengejar atau menyasar perusahaan-perusahaan dalam sektor formal saja. Padahal, misalnya baik pabrik tahu ataupun pabrik makanan seperti Indofood mereka sama-sama punya pekerja dan hampir sama kerasnya dalam lingkup yang dikerjakan, pun sangat timpang memang jika membandingkan kedua perusahaan itu. Namun banyak pengusaha-pengusaha dari sektor formal mengeluhkan hal tersebut.

Bicara soal isu perburuhan tentunya tidak akan terlepas dari salah satu persoalan mengenai bagaimana keterwakilan dari masing-masing pihak dalam setiap penentuan keputusan yang pada akhirnya akan berdampak pada setiap pihak, baik pengusaha maupun buruh. Dalam hal tersebut maka lahirlah sebuah forum atau rapat bersama yang bernama Tripnas atau Tripartid Nasional, yang dalam hal ini dihadiri oleh pengusaha, buruh dan juga pemerintah. Dalam forum tripartid nasional atau tripnas, setiap partid mengirimkan perwakilannya masing-masing. Para buruh yang diwakili oleh konfederasi (gabungan federasi-federasi), kemudian dari perusahaan diwakili oleh anggota APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), sementara pihak dari pemerintah yakni satu orang dari biro hukum, lima orang dari bagian pengawas dan satu orang dari pihak pemerintah dilevel terkait, sehingga total berjumlah sekitar 7 orang. Jadi dalam hal ini setiap pihak memiliki wakilnya untuk duduk bersama dan menyuarakan segala bentuk tuntutan maupun masukan satu sama lain, dan forum ini juga tidak terbatas hanya membicarakan perihal upah saja, tapi lebih dari itu, banyak sekali yang dibicarakan dalam hal terkait isu perburuhan di Indonesia.

https://bugscode.id/liberty-stone-apk/