Pengembalian Irian Barat

Pengembalian Irian Barat

Hasil dari Konferensi Meja Bundar/ KMB bersama dengan cara tegas sudah diputuskan bahwa msumberah Irian Barat dapat dibahas setahun seusai KMB ditandatangani, tetapi sesungguhnya Belanda selamanya jadi berat apalagi terlihat hendak dambakan selamanya menjadikan Irian barat sebagai anggota dari negara Belanda ( dekolonisasi) . Bahkan Belanda bersama dengan cara terang-terangan di th. 1953 didalam forum PBB memberikan niatnya untuk membentuk “ Negara Papua “ yang lepas dari Indonesia . Usaha licik Belanda selanjutnya berhasil digagalkan oleh Indonesia .

Menanggapi gelagat yang tak baik dari pihak Belanda pada msumberah Irian Barat ini, maka di th. 1954 pemerintah Indonesia mengurungkan kesepakatan Uni Indonesia–Belanda, karena dirasakan tak bermanfaat untuk Indonesia. Dilanjutkan di th. 1956 pihak Indonesia menyatakan pembatalan hasil KMB, karena dikualitas Belanda tak menepati putusan tentang Irian Barat. Perbuatan Indonesia sebagai reaksi atas sikap Belanda didalam selesaikan msumberah Irian Barat ini makin berlanjut didalam bentuk :perjuangan lewat jalur diplomasi maupun bersama dengan perjuangan fisik/jasmani .

Perjuangan Diplomasi
Pemerintah Indonesia didalam bisnis pembebasan Irian Barat bersama dengan jalur diplomasi dengan sebutan lain menempuh penyelesaian bersama dengan jalur damai, diantaranya merupakan sebagai selanjutnya :

Pembatalan perundingan KMB; Tanggal 3 Mei 1956 Indonesia membatalkan hasil hubungan bersama dengan Belanda berdasarkan perundingan KMB yang dilakukan bersama dengan cara sepihak oleh Indonesia bersama dengan dikeluarkannya Undang- undang Nomor: 13 th. 1956
Pembentukan Provinsi Irian Barat : Tanggal 17 Agustus 1956 diselenggarakan pembahasan tentang pembentukan pemerintahan selagi Irian Barat, yang pelantikannya dilakukan tanggal 23 September 1956 . Pemerintahan selagi Irian Barat berpusat di Soa Siu, di Pulau Tidore . Pemangku jabatan oleh Zainal Abidin Syah, sultan Tidore.
Konferensi Asia – Afrika: Konferensi Asia – Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 – 24 April 1955 dihadiri 29 negara , pada lain menghasilkan sokongan pada Indonesia untuk merebut lagi Irian Barat dari dominasi/kekuasaan Belanda.
Perjuangan diplomasi di forum PBB : Kelompok informal yang anggotanya dari negara- negara Asia–Afrika mempunyai pengaruh memadai kuat di PBB. Faktor ini dikegunaaankan oleh Ali Sastroamidjojo yang selagi itu sebagai perdana menteri (kabinet Ali) , untuk mencari penyelesaian msumberah Irian Barat di PBB
Tahun 1961 lewat sidang Majelis Umum PBB , msumberah Irian Barat diperdebatkan . Saat itu Sekjend PBB: U Than berharap pada seorang diplomat Amerika Serikat; Eisenhower Bunker untuk memberikan usul berkenaan penyelesaian msumberah Irian Barat, yang lantas dikenal bersama dengan istilah “Usul Bunker“. Isi usul Bunker merupakan supaya Belanda menyerahkan Irian Barat pada RI didalam jangka selagi 2 th. bersama dengan perantaraan PBB. Pemerintah RI menerima usul tsb tetapi berharap supaya waktunya diperpendek, tetapi pemerintah Belanda menyatakan dapat membebaskan Irian untuk di letakkan di bawah perwakilan (Trusteeship) PBB serta membentuk “Negara Papua“ Pasti saja inspirasi Belanda ini tidak diterima mentah-mentah oleh Indonesia .

Perjuangan bersama dengan konfrontasi politik serta ekonomi
Sebagai cara awal didalam jalankan konfrontasi ini pada th. 1957 dibentuklah Front Nasional Pembebasan Irian Barat , yang mengadakan aksi- aksi pembebasan Irian Barat yang dilancarkan di semua tanah air.
Konfrontasi politik :
Pada tanggal 5 Desember 1957 pemerintah Indonesia menghentikan kegiatan konsuler Belanda di Indonesia.
Pada tanggal 17 Agustus 1960 didalam peringatan proklamasi kemerdekaan RI, presiden Soekarno memberi tau pidato yang berjudul : “ Jalannya Revolusi Kami Bagaikan Malaikat Turun dari Langit ( JAREK ) “, sekaligus menandai pemutusan hubungan diplomatik Indonesia – Belanda , sebagai tasumsi RI atas sikap penerintah Belanda yang menolak penyelesaian bersama dengan cara damai.
Untuk menopang konfrontasi militer di bulan Desember 1960 pemerintah mengirimkan misi ke Uni Sovyet dipimpin oleh A.H. Nasution yang menjabat menteri keamanan nasional , untuk belanja persenjataan serta peralatan perang lainnya .
Pada tanggal 19 Desember 1961 bertempat di Yogyakarta presiden Soekarno mengadakan pembahasan berkenaan perjuangan pengembalian Irian Barat bersama dengan perjuangan senjata . Faktor itu dikenal bersama dengan nama Tri Komando Rakyat dengan sebutan lain Tipsora yang memuat : Gagalkan pembentukan negara Papua buatan kolonial Belanda; Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah ai Indonesia; Bersiaplah untuk menjalankan lazim mempertahankan kemerdekaan serta kesatuan tanah air Indonesia

Konfrontasi ekonomi ;
Untuk menekan pihak Belanda supaya membebaskan kekuasaannya di Irian Barat , pemerintah RI yang dapat dukungan segenap rakyat Indonesia mengadakan konfrontasi bidang ekonomi didalam bentuk :
Pemogokan buruh : Pada tanggal 18 November 1957 , diselenggarakan rapat lazim rakyat Jakarta yang intinya menuntut pembebasan Irian Barat dari belenggu Belanda. Aksi ini disertai bersama dengan pemogokan buruh pada semua perusahaan Belanda yang ada di Jakarta
Tanggal 2 Desember 1957 , pemerintah Indonesia melarang beredarnya film- film Belanda di Indonesia.,& melarang perusahaan angkutan laut Belanda berlabuh di Jakarta
Tahun 1958 pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No 23 th. 1958 berkenaan pengambil-alihan modal serta perusahaan Belanda di Indonesia . Beberapa perusahaan Belanda yang disita alih pemerintah RI pada lain : Nederlandsche Handel Maatschappij NV , di bulan Desember 1957 , yang selagi ini menjadi Bank Dagang Negara; Bank Escomto , pada tanggal 9 Desember 1957; Percetakan De Unie , di bulan Desember 1957 & Perusahaan Phillips serta KLM di bulan Desember 1957
Tri Komando Rakyat
Langkah- cara yang disita pemerintah RI didalam jalankan Tipsora selanjutnya merupakan membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 2 Januari 1962 , bersama dengan tugas :
Merencanakan, menyiapkan serta menyelenggarakan operasi-operasi militer bersama dengan target mengembalikan wilayah provinsi Irian Barat kedalam kekuasaan negara Republik Indonesia;
Mengembangkan suasana militer di wilayah provinsi Irian Barat cocok bersama dengan taraf – taraf perjuangan di bidang diplomasi Berusaha supaya didalam selagi yang sesingkat- singkatnya di wilayah provinsi Irian Barat bersama dengan cara de facto diciptakan daerah- daerah yang diduduki unsur- unsur kekuasaan / pemerintah RI;
Bertindak sebagai panglima komando Tipsora merupakan Mayjend Soeharto, wakil I : panglima Kol. Laut Subono , wakil II : panglima Kol. Udara : Leo Watimena serta sebagai Ka Staf Perpaduan merupakan Kol. Achmad Taher .

Dalam menjalankan tugasnya komando Mandala melancarkan operasi- operasi pembebasan Irian Barat didalam tiga fase;
Fase pertama merupakan fase Infiltrasi dilakukan sampai akhir th. 1962 . Fase ini bersifat memasukkan kompi- kompi ke kurang lebih target khusus untuk menciptakan daerah bebas de facto. Pada anggota inilah pada tanggal 15 Januari 1962 gugur Komodor Yos Sudarso , kapten Wiratno serta kapal RI Macan Tutul di perairan laut Aru . Oleh karena itu untuk mengenang moment tsb tiap tiap tanggal 15 Januari diperingati sebagai hari Bahari TNI Angkatan Laut.
Melalui fase infiltrasi ini berhasil mendaratkan pasukan TNI serta para sukarelawan di beberapa daerah di Irian Barat . Nama operasi yang dilancarkan didalam fase infiltrasi ini merupakan :
Operasi Banteng di Fakfak serta Kaimana
Operasi Srigala di kurang lebih Sorong serta Teminabaun
Operasi Naga di Merauke
Operasi Jatayu di Sorong , Kaimana serta Merauke

Fase kedua, disebut fase Eksploitasi , di mulai awal th. 1963 bersama dengan mengadakan serangan terbuka pada induk militer lawan, serta tempati pos- pos pertahanan musuh paling penting. Melalui operasi Jayawijaya , angkatan laut Mandala di bawah ceo kolonel Sudomo membentuk Angkatan Tugas Amphibi 17 .
Pada jaman perebutan Irian Barat inilah dikenal tokoh sukarelawati : Herlina, yang terlalu gigih serta gencar didalam meperbuat serangan- serangan menyusup ke daerah pedalaman Irian Barat . Atas nama pemerintah RI, presiden Soekarno menganugerahkan “ Pending Emas “ pada Herlina atas jasa- jasanya itu.
Fase ketiga , yakni fase Konsolidasi , dilakukan awal th. 1964 bersama dengan target menegakkan kekuasaan RI bersama dengan cara utama di semua Irian Barat.

Persetujuan New York
Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani persetujuan pada Indonesia serta Belanda di Markas Besar PBB di New York , yang lantas dikenal bersama dengan Persetujuan New York.
Adapun mengisi perjanjian New York pada lain;
Tanggal 1 Oktober 1962 kekuasaan Belanda atas Irian Barat beres : Untuk selanjutnya Irian Barat dikuasai oleh pemerintah selagi PBB yang disebut UNTEA ( United Nations Temporary Execative Auyhority ) . Sejak itulah bendera Belanda diturunkan diganti bersama dengan bendera PBB,
Tanggal 1 Oktober 1962 – 1 Mei 1963 Irian Barat berada di bawah kekuasaan PBB; Pemerintahan selagi PBB (UNTEA) berada di bawah ceo Jalal Abdoh dari Iran , tetapi sebagai gubernur Irian Barat yang petama merupakan E.J. Bonay, putra orisinil Irian Barat. Untuk menanggung keamanan di Irian Barat PBB membentukUnited Nations Security Forces (UNSF) di bawah ceo Brigadir Jenderal Said Uddin Khan dari Pakistan . Dengan cara berangsur- angsur angkatan perang Belanda dipulangkan serta beberapa di letakkan di bawah pengawasan PBB serta tak diperbolehkan untuk kegiatan operasi militer. Antara Irian Barat serta daerah Indonesia lainnya berlaku lantas lintas bebas,
Tanggal 31 Desember 1962 bendera merah putih berkibar disamping bendera PBB,
Tanggal 1 Mei 1963 bersama dengan cara resmi PBB menyerahkan Irian Barat pada pemerintah RI,
Sebagai anggota dari Persetujuan New York Indonesia menerima keharusan untuk mengadakan “ Penentuan Pendapat Rakyat “ ( Ascertainment of the wishes of the people ) dengan sebutan lain dikenal bersama dengan istilah PEPERA , di Irian Barat sebelum akhir th. 1969 . Dengan ketentuan bahwa ke-2 belah pihak : Belanda – Indonesia dapat menerima ketentuan hasil penentuan pendapat rakyat Irian Barat itu.

Pengertian mutlak Penentuan pendapat rakyat ( Pepera )
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Persetujuan New York yang sudah ditandatangani pihak Belanda – Indonesia, maka sebelum akhir th. 1969 diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat ( Pepera) yang dilakukan didalam 3 bagian;
Bagian pertama; dilakukan tanggal 24 Maret 1969, bersifat konsultasi bersama dengan dewan- dewan kabupaten di Jayapura berkenaan tata tutorial pelaksanaan Pepera,
Bagian kedua; dilakukan penentuan anggota Dewan Musyawarah Pepera. Kegiatan ini berhasil memilih 1.026 anggota ( 983 laki- laki, 43 perempuan ) dari delapan kabupaten di Irian Barat. Kegiatan ini beres di bulan Juni 1969,
Bagian Ketiga; pelaksanaan Pepera yang terjadi di kabupaten- kabupaten , jadi tanggal 14 Juli 1969 di Merauke serta beres tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura .Pelaksanaan Pepera selanjutnya disaksikan oleh utusan PBB, utusan Belanda serta utusan Australia.

Dari pelaksanaan Pepera itu hasilnya memperlihatkan bahwa rakyat Irian Barat dambakan selamanya bersatu bersama dengan Republik Indonesia , serta Belanda bersama dengan sudi menerima kenyataan itu.
Hasil- hasil Pepera selanjutnya dibawa ke sidang lazim PBB oleh Ortis Sanz, duta besar PBB yang lihat bersama dengan cara langsung tiap tiap anggota pelaksanaan Pepera itu.

Tanggal 19 November 1969 didalam Sidang Umum Dewan Keamanan PBB ke-24 menyetujui resolusi Belanda, Muangthai, Malaysia, Belgia, Luxemburg serta Indonesia , menerima hasil- hasil Pepera yang sudah dilakukan cocok bersama dengan jiwa serta mengisi Persetujuan New York.

Demikianlah ulasan singkat yang pada peluang ini bisa dibahas disini, semoga bermanfaat & sampai jumpa.

Sumber : https://materisekolah.co.id/contoh-teks-eksplanasi-pengertian-ciri-struktur-kaidah-kebahasaan-dan-contoh-lengkap/

baca juga :