Penyelesaian Melalui Bipartie

Penyelesaian Melalui Bipartie

Bipartie merupakan langkah pertama yang wajib dilaksanakan dalam penyelesaian
PHI oleh penguasa dan pekerja atau serikat pekerja adalah dengan melakukan penyelesaian
dengan musyawarah untuk mufakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7
Undang-undang No.2 Tahun 2004 memberi jalan penyelesaian sengketa Buruh dan Tenaga
Kerja berdasarkan musyawarah mufakat dengan mengadakan azas kekeluargaan antara buruh
dan majikan. Penyelesaian perselisihan melalui bipartite ini memiliki jangka waktu 30 hari
kerja sejak dimulainya perundingan, sedangkan apabila jangka waktu terlampau maka
perundingan dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan perundingan tersebut setidak-tidaknya
harus memuat antara lain mengenai nama lengkap, tanggal dan tempat perundingan, pokok
masalah, pendapat para pihak, kesimpulan atau hasil perundingan, serta tanda tangan para
pihak. Hasil perundingan kedua belah pihak atas perjanjian tersebut acapkali disebut dengan
perjanjian bersama yang wajib didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial di wilayah
para pihak membuat perjanjian bersama tersebut.
Penyelesaian Melalui Mediasi
Mediasi ialah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan
perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, melalui
musyawarah yang ditengahi oleh seorang mediator yang netral, sebagaimana tercantum
dalam pasal 1 angka 1 UUPPHI). Pemerintah dapat mengangkat seorang Mediator yang
bertugas melakukan Mediasi atau Juru Damai yang dapat menjadi penengah dalam
menyelesaikan sengketa antara Buruh dan Majikan. Seorang Mediator yang diangkat tersebut
mempunyai syarat-syarat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 Undang-undang No.2
Tahun 2004. Pengangkatan dan akomodasi mediator ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
Bila telah tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui Mediator tersebut
dibuatkan “perjanjian bersama” yang ditandatangani para pihak dan mediator tersebut,
kemudian perjanjian tersebut didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri setempat.
Apablia tidak terjadi kesepakatan antara pihak bersengketa maka dapat dilakukan mediasi.
Mediasi dapat dikatakan sebagai salah satu upaya dari pihak yang dapat dilakukan oleh para
pihak, sebelum sampai ke pengadilan. Penyelesaian masalah di tahap mediasi sangat cepat