Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin

Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin
Sejak diberlakukannya lagi UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin, sebagai awal berlakunya herorderingekonomi. Dimana alat-alat produksi dan distribusi yang berarti wajib dimiliki dan dikuasai oleh negara atau sedikitnya di bawah pengawasan negara. Dengan demikianlah manfaat pemerintah di dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional semakin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan bersama dengan proses komando. Sikap dan kemandirian ekonomi (berdikari) menjadi basic bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya di tempatkan sebagai kasus strategis nasional.

Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan berasal dari masa demokrasi liberal mengupayakan diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa cara yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan laksanakan sanering mata duit kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1000 masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja.Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Mohammad Yamin bersama dengan beranggotakan 80 orang. Tugas dewan ini menyusun overall planningyang meliputi bidang ekonomi, kultural dan mental. Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno mengimbuhkan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas utamanya mengimbuhkan isikan kepada proklamasi melalui grand strategy,yaitu perencanaan overalldan interaksi pembangunan bersama dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin.

Depernas lantas menyusun program kerjanya berbentuk pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana bersama dengan pertimbangkan aspek pembiayaan dan kala pelaksanaan pembangunan. Perencanaan ini meliputi perencanaan segala aspek pembangunan jasmaniah, rohaniah, teknik, mental, etis dan spiritual berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang tersimpul di dalam alam adil dan makmur. Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola, yang meliputi pola proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan.

Pola Proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana bagian pertama dibuat untuk tahun 1961-1969, proyek ini disingkat bersama dengan Penasbede. Penasbede ini lantas disetujui oleh MPRS melalui Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tanggal 26 Juli 1960 dan diresmikan pelaksanaanya oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961.

Depernas pada tahun 1963 diganti bersama dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin segera oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun konsep pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, dan juga mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS.

Kebijakan sanering yang dijalankan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1959 yang berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya duit yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Untuk capai target itu duit kertas pecahan Rp500 dan Rp1000 yang tersedia di dalam peredaran pada kala berlakunya ketentuan itu diturunkan nilainya menjadi Rp50 dan Rp100. Kebijakan ini diikuti bersama dengan kebijakan pembekuan beberapa simpanan pada bank-bank yang nilainya di atas Rp25.000 bersama dengan target untuk mengurangi kuantitas duit yang beredar.

Kebijakan keuangan lantas diakhiri bersama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6/1959 yang isikan pokoknya ialah keputusan bahwa bagian duit lembaran Rp1000 dan Rp500 yang masih berlaku wajib ditukar bersama dengan duit kertas bank baru yang bernilai Rp100 dan Rp50 sebelum saat tanggal 1 Januari 1960.

Setelah keamanan nasional sukses dipulihkan, kasus DI Jawa Barat dan pembebasan Irian Barat, pemerintah jadi mengayalkan penderitaan rakyatnya bersama dengan laksanakan rehabilitasi ekonomi. Konsep rehabilitasi ekonomi disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama Ir Djuanda dan hasilnya dikenal bersama dengan sebutan Konsep Djuanda. Namun konsep ini mati sebelum saat lahir gara-gara mendapat kritikan yang tajam berasal dari PKI gara-gara dianggap bekerja sama bersama dengan negara revisionis, Amerika Serikat dan Yugoslavia.

Upaya perbaikan ekonomi lain yang dijalankan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Anggota panitia ini bukan cuma para pakar ekonomi, tetapi termasuk melibatkan para pimpinan partai politik, bagian Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR), pimpinan DPR, DPA. Panitia ini membuahkan konsep yang lantas disebut Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai trik basic ekonomi Indonesia di dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.

Strategi Ekonomi Terpimpin di dalam Dekon terdiri berasal dari beberapa tahap;
Tahapan pertama, wajib menciptakan kondisi ekonomi yang berbentuk nasional demokratis yang bersih berasal dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan ini merupakan persiapan menuju tahapan ke-2 yakni bagian ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional bersama dengan menarik modal luar negeri dan juga merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi.
Peraturan pelaksanaan Dekon tidak lepas berasal dari campur tangan politik yang memberi tafsir sendiri pada Dekon. PKI termasuk partai yang menolak laksanakan Dekon, padahal Aidit terlibat di di dalam penyusunannya, selama yang melaksanakannya bukan orang PKI. Empat belas ketentuan pemerintah yang sudah ditetapkan dihantam habis-habisan oleh PKI. Djuanda dituduh PKI sudah menyerah kepada kaum imperialis.Presiden Soekarno selanjutnya menunda pelaksanaan ketentuan pemerintah tersebut pada bulan September 1963 bersama dengan alasan tengah berkonsentrasi pada konfrontasi bersama dengan Malaysia.

Kondisi ekonomi semakin memburuk gara-gara anggaran belanja negara tiap-tiap tahunnya tetap meningkat tanpa diimbangi bersama dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang lebih berbentuk politis berasal dari pada ekonomi, jikalau pembangunan Monumen Nasional (Monas), pertokoan Sarinah, dan kompleks olahraga Senayan yang dipersiapkan untuk Asian Games IV dan Games Of the New Emerging Forces (Ganefo).

Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah mengupayakan meraih devisa kredit (kredit impor) jangka panjang yang wajib dibayar lagi setelah satu atau dua tahun. Menteri Bank Sentral Yusuf Muda di dalam pakai devisa kredit ini sebagai deferedpaymentkhusus untuk mengumpulkan dan pakai dana revolusi bersama dengan cara laksanakan pungutan pada perusahaan atau perseorangan yang meraih sarana kredit antara Rp250 juta hingga Rp 1 milyar. Perusahaan atau perseorangan itu wajib membayar bersama dengan valuta asing di dalam kuantitas yang sudah ditetapkan. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk mengumpulkan dana revolusi, gara-gara dana ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berbentuk prestise politik atau mercusuar, bersama dengan mengorbankan ekonomi di dalam negeri.

Dampak berasal dari kebijakan tersebut ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang capai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata duit Rp1000 (uang lama) diganti bersama dengan Rp1 (uang baru). Tindakan penggantian duit lama bersama dengan duit baru diikuti bersama dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang membawa dampak reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang lantas membawa dampak mahasiswa dan masyarakat turun ke jalur menyuarakan aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

Baca Juga :