Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia

Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia

Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia
Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia

1. Menjamin Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Negara diadakan untuk manusia, bukan sebaliknya manusia diciptakan supaya negara dapat terbentuk. Oleh karena itu, negara harus menjamin pemenuhan hak asasi manusia  pada semua penduduk yang tinggal di suatu negara. Contohnya hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, memperoleh perlindungan hukum, dan memperoleh kesejahteraan.

2. Supremasi Hukum

Semua orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan dalam memperoleh perlindungan hukum, kaya atau miskin, mayoritas atau minoritas, sekutu politik atau lawan, semuanya mempunyai hak yang sama atas perlindungan hukum. (http://bpbd.lampungprov.go.id/blog/makalah-sejarah-bpupki/)

Warga negara dari suatu negara demokratis tunduk pada hukum. Oleh karena itu, mereka mengakui bahwa mereka ikut membuat undang-undang melalui wakil-wakil rakyat yang dipilihnya.

3. Pemerintahan yang Terbuka

Pemerintahan yang terbuka sangat relevan bagi suatu negara yang demokratis. Hal tersebut dikarenakan bahwa warga negara tidak dapat meminta pertanggungjawaban pejabat-pejabat publik dan tidak dapat mengambil pilihan yang baik karena kegiatan pemerintahan dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakannya.

4. Kebebasan Pers

Kebebasan pers memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menciptakan pendapat masyarakat yang akan memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Opini publik dapat dijadikan bagi para pejabat negara dan partai politik. Kendali rakyat terhadap penye lenggaraan negara dapat dilakukan dengan menyampaikan opini publik secara teratur melalui berbagai media massa.

5. Pembagian Kekuasaan Negara dan Mekanisme

Untuk menjamin kedaulatan rakyat, kekuasaan harus dibagi menjadi berbagai lembaga negara dan diatur sedemikian rupa supaya berbagai lembaga negara tersebut mempunyai fungsi tertentu dengan kekuatan yang seimbang dan dapat saling mengontrol. Dengan demikian, tidak ada satu lembaga negara yang dapat memonopoli kekuasaan negara.

6. Supremasi Sipil terhadap Militer

Rakyat memilih para pejabat negara  sebagai bagian dari rakyat yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara. Suatu negara membutuhkan militer untuk melindungi negara dan rakyat, terutama terhadap ancaman dari luar. Militer harus melindungi negara dan rakyat. Oleh karena itu, agar kehendak rakyat dapat terwujud dalam bidang pertahanan nasional harus ada supremasi otoritas sipil terhadap militer.

7. Prinsip Kesukarelaan

Dalam negara demokrasi, umumnya kegiatan masyarakat di-lakukan dengan sukarela. Menjadi salah satu anggota partai politik, keluar dari partai politik, atau bahkan memilih tidak berpartai adalah pilihan pribadi dan tanpa paksaan dari pihak lain.

8. Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari  yang Diperintah

Dalam negara demokrasi, pemerintah adalah untuk melayani kepentingan dan sesuai dengan kehendak yang diperintah. Pemerintahan dilaksanakan oleh sebagian dari yang diperintah dan yang mendapat kepercayaan dari mereka.

9.   Penegakan Keadilan

Negara harus dengan sengaja menegakkan keadilan berdasarkan kebebasan, kesederajatan, dan persaudaran bagi semua warga negara serta penduduk yang tinggal di negara tersebut. Penegakan keadilan adalah salah satu fungsi negara.