Proses Perjalanan Pancasila menuju Era Globalisasi

Proses Perjalanan Pancasila menuju Era Globalisasi

Pancasila terlahir dalam nuansa perjuangan dengan melihat pengalaman dan gagasan-gagasan bangsa lain, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan-gagasan bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, Pancasila bisa diterima sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Sejarah telah mencatat, kendati bangsa Indonesia pernah memiliki tiga kali pergantian UUD, tetapi rumusan Pancasila tetap berlaku di dalamnya. Kini, yang terpenting adalah bagaimana rakyat, terutama kalangan elite nasional, melaksanakan Pancasila dalam segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan lagi menjadikan Pancasila sekadar rangkaian kata-kata indah tanpa makna. Jika begitu, maka Pancasila tak lebih dari rumusan beku yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila akan kehilangan makna bila para elite tidak mau bersikap atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Bila Pancasila tidak tersentuh dengan kehidupan nyata, Pancasila tidak akan bergema. Maka, lambat-laun pengertian dan kesetiaan rakyat terhadap Pancasila akan kabur dan secara perlahan-lahan menghilang. Maka, guna meredam pengaruh dari luar perlu dilakukan akulturasi kebudayaan. Artinya, budaya dari luar disaring oleh budaya nasional sehingga output yang dikeluarkan seusai dengan nilai dan norma bangsa dan rakyat Indonesia. Memang masuknya pengaruh negatif budaya asing tidak dapat lagi dihindari, karena dalam era globalisasi tidak ada negara yang bisa menutup diri dari dunia luar.

Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus mempunyai akar-budaya dan mengikat diri dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta tradisi yang tumbuh dalam masyarakat. Di depan Sidang Umum PBB, 30 September 1960, Presiden Soekarno menegaskan bahwa ideologi Pancasila tidak berdasarkan faham liberalisme ala dunia Barat dan faham sosialis ala dunia Timur. Juga bukan merupakan hasil kawinan keduanya. Tetapi, ideologi Pancasila lahir dan digali dari dalam bumi Indonesia sendiri. Secara singkat Pancasila berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama), nasionalisme (sila kedua), internasionalisme (sila ketiga), demokrasi (sila keempat), dan keadilan sosial (sila kelima). Dalam kehidupan kebersamaan antar bangsa di dunia, dalam era globalisasi yang harus diperhatikan, pertama, pemantapan jatidiri bangsa. Kedua, pengembangan prinsip-prinsip yang berbasis pada filosofi kemanusiaan dalam nilai-nilai Pancasila, antara lain:

  1. Perdamaian bukan perang.
  2. Demokrasi bukan penindasan.
  3. Dialog bukan konfrontasi.
  4. Kerjasama bukan eksploitasi.
  5. Keadilan bukan standar ganda.

Pancasila Bersifat Universal

Tata nilai universal yang dibawa arus globalisasi saat ini sebenarnya tak lebih nilai-nilai Pancasila dalam artian yang luas. Cakupan dan muatan globalisasi telah ada dalam Pancasila. Karena itu, mempertentangkan ideologi Pancasila dengan ideologi atau faham lain tak lebih dari sekadar kesia-siaan belaka. Selain itu, selama masih terjadi pergulatan pada faham dan pandangan hidup, bangsa dan rakyat Indonesia akan terus berada dalam kekacauan berpikir dan sikap hidup. Menggantikan Pancasila sebagai dasar negara tidak mungkin karena faham lain tidak akan mendapat dukungan bangsa dan rakyat Indonesia.

Pancasila dapat ditetapkan sebagai dasar negara karena sistem nilainya mengakomodasi semua pandangan hidup dunia internasional tanpa mengorbankan kepribadian Indonesia. Sesungguhnya, Pancasila bukan hanya sekadar fondasi nasional negara Indonesia, tetapi berlaku universal bagi semua komunitas dunia internasional. Kelima sila dalam Pancasila telah memberikan arah bagi setiap perjalanan bangsa-bangsa di dunia dengan nilai-nilai yang berlaku universal. Tanpa membedakan ras, warna kulit, atau agama, setiap negara selaku warga dunia dapat menjalankan Pancasila dengan teramat mudah. Jika demikian, maka cita-cita dunia mencapai keadaan aman, damai, dan sejahtera, bukan lagi sebagai sebuah keniscayaan, tetapi sebuah kenyataan. Mengapa? Karena cita-cita Pancasila sangat sesuai dengan dambaan dan cita-cita masyarakat dunia. Bukankah kondisi dunia yang serba carut-marut seperti sekarang ini diakibatkan oleh faham-faham di luar Pancasila? Bukankah secara de facto faham komunisme telah gagal dalam memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Uni Soviet? Bukankah faham liberalisme banyak mendapat tentangan dari negara-negara berkembang? Sebetulnya Indonesia bisa melepaskan diri dari perangkap hegemonik negara-negara maju. Cina, Korea Selatan, Brazil, India, dan masih banyak negara lain yang notabene sebelumnya termasuk negara berkembang, berhasil menunjukkan jalan keluar untuk lepas dari perangkap neoliberalisme. Upaya melepaskan diri dari jerat neoliberalisme tersebut mampu mereka lakukan dengan mengandalkan kekuatan lokal yang terus dibangun dan digunakan sebagai senjata dalam menghadapi pasar bebas. Dominasi negara-negara berkembang dapat mencapai titik lelahnya jika, kekuatan-kekuatan lokal negara berkembang mampu ditingkatkan.

Dalam hal ini tentu saja peran negara menjadi sangat strategis dalam mengembangkan kekuatan lokal tersebut. Negeri ini jelas membutuhkan sistem penyeimbang untuk masuk dalam pasar bebas, baik struktural maupun kultural. Indonesia perlu menata kekuatan struktural guna melakukan proses penguatan potensi lokal. Negara-negara maju dengan segala kekurangannya telah terlebih dulu melakukan penguatan struktural. Mereka memang memiliki sumberdaya alam yang sangat terbatas, namun keterbatasan itu disiasati dengan manajerial yang sangat kuat dan ketat. Negara maju memiliki kemampuan lebih dalam merasionalkan sumber-sumber lokalnya dan membuat mekanisme hukum yang cukup rinci dengan batas-batas yang jelas sebagai langkah proteksi terhadap aset nasional mereka—hal mana yang belum mampu dilakukan di Indonesia.

Indonesia sendiri yang memiliki aset-aset strategis, malah bertindak jauh lebih liberal dari apa yang dilakukan negara-negara maju pencetus liberalisme itu sendiri. Indonesia tidak membangun mekanisme kontrol yang cukup efektif guna memproteksi aset nasional agar jangan sampai jatuh ke tangan asing. Kemampuan manajerial Indonesia dalam menata aset-asetnya inilah yang seharusnya menjadi kunci penentu sebesar apa peluang kita dalam kancah globalisasi. Penguatan struktural yang perlu dilakukan adalah pengarusutamaan ekonomi rakyat dan industri lokal dalam kebijakan dan regulasi pemerintah. Selain penguatan struktural, pembenahan mental (kultural) bangsa inipun perlu dipikirkan. Harus jujur dan lapang dada kita akui bahwa saat ini bangsa Indonesia memiliki kebiasaan kultural “mentalitas orang kalah”. Kerap kali kita terlalu terbuka menerima pengaruh dari luar. Ironisnya, pengaruh luar yang masuk ditelan begitu saja. Harusnya ada transformasi kebudayaan yang cukup besar untuk bisa membendung pengaruh tersebut.

Indonesia perlu menggali betul segala potensi yang tersimpan dalam bumi pertiwi ini. Ambil contoh, Cina. Sejarah kebudayaan panjang yang mereka lalui telah mampu membangun Cina seperti sekarang yang mampu menegakkan kepala saat berhadapan dengan kepentingan asing. Identitas kolektif kebangsaan mereka pun malah semakin menguat. Indonesia seharusnya mampu melakukan perubahan sebagaimana yang telah ditunjukkan negara berpopulasi terpadat tersebut. Akan tetapi, langkah yang ditempuh Indonesia tentu saja harus berbeda dengan Cina. Bukan semata ingin tampil beda, akan tetapi perbedaan realitas objektif dari masing-masing negara harus disikapi dengan cara berbeda pula. Dalam menyikapi konstelasi global, Indonesia dituntut untuk bermain dengan caranya sendiri.

Kondisi objektif pluralitas masyarakat Indonesia merupakan salah satu ciri khas yang harus mampu ditata dengan membangkitkan kekuatan-kekuatan lokal. Apa yang menjadi kekurangan kita selama ini adalah belum terbangunnya sebuah kebanggaan atas apa yang kita miliki sebagai bagian integral dari diri kita sendiri—sebuah problem mentalitas yang hingga hari ini belum mampu kita rubah. Di sinilah sesungguhnya sikap maupun peran kepemimpinan nasional diharapkan. Sikap kepemimpinan nasional pada akhirnya akan sangat menentukan bagaimana identitas kolektif kebangsaan melalui potensi lokal dapat terbangun. Nation character building yang dilakukan Soekarno pada fase awal pemerintahan Republik kini seakan tak lagi nampak. Pembangunan karakter nasional tidak lain adalah upaya membangun identitas kolektif kebangsaan dalam wadah Republik. Akan tetapi, dalam proses itu, pendekatan top-down yang dilakukan orde baru tidak perlu diulang lagi. Pendekatan tersebut justru menimbulkan sinisme masyarakat terhadap potensi lokal, termasuk Pancasila.

Menyikapi hal tersebut, Indonesia sesungguhnya memiliki satu pamungkas yang sesungguhnya menyatukan sekian potensi lokal dalam sebuah perahu untuk mengarungi arus globalisasi, yakni Pancasila. Sayangnya, pamungkas itu bak pusaka yang tak tersentuh dan diperlakukan bak kendaraan bemo. Pancasila merupakan sebuah kekuatan ide yang berakar dari bumi Indonesia untuk menghadapi nilai-nilai dari luar, sebagai sistem syaraf atau filter terhadap berbagai pengaruh luar, nilai-nilai dalam Pancasila dapat membangun sistem imun dalam masyarakat kita terhadap kekuatan-kekuatan dari luar sekaligus menyeleksi hal-hal baik untuk diserap, dan sebagai sistem dan pandangan hidup yang merupakan konsensus dasar dari berbagai komponen bangsa yang plural ini. Lewat Pancasila, moral sosial, toleransi, dan kemanusiaan, bahkan juga demokrasi bangsa ini dibentuk.

Pancasila seharusnya dijadikan sebagai poros identitas untuk menghadapi bermacam identitas yang ditawarkan dari luar. Sangat disayangkan jika wacana Pancasila belakangan ini mulai berkurang. Mengingat berbagai potensi yang tersimpan di dalamnya, wacana nasional ini perlu untuk dimunculkan kembali, dibangkitkan kembali dan digali terus nilai-nilainya agar terus berdialektika dalam jaman yang terus bergulir. Untuk itu Pancasila harus bisa kita telaah secara analitis. Pancasila dengan kekayaan nilainya sudah selayaknya digali, diperdalam, lalu dikontekstualisasikan lagi pada perkembangan situasi kekinian yang kita hadapi; terlebih jika Pancasila benar-benar ingin diteguhkan sebagai ideologi bangsa. Satu hal yang menjadi tanya atas Pancasila adalah bagaimana nilai-nilai lokal tersebut diturunkan menjadi mode of production untuk menjawab kebutuhan pragmatis hari ini.

 

Sumber: https://officialjimbreuer.com/