PT Tuntut Pemerintah Sederhanakan Regulasi Pembukaan Prodi

PT Tuntut Pemerintah Sederhanakan Regulasi Pembukaan Prodi

PT Tuntut Pemerintah Sederhanakan Regulasi Pembukaan Prodi
PT Tuntut Pemerintah Sederhanakan Regulasi Pembukaan Prodi

Presiden Joko Widodo mengimbau perguruan tinggi (PT) untuk membuka program studi (prodi)

yang sesuai dengan tantangan global. Dalam hal ini, prodi-prodi yang dinilai kuno sebaiknya diganti. Menanggapi imbauan Presiden, Ketua Asiosasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko, kepada SP, Jumat (12/10), mengatakan optimis untuk memperbaharui prodi di perguruan tinggi swasta (PTS).

Bahkan PTS siap jika diberikan kesempatan untuk membuka prodi yang dibutuhkan di era revolusi industri. Namun, imbaun Presiden sejauh ini sulit terwujud karena kesiapan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) sebagai penyelenggara belum ada.

Budi menuturkan, ketidaksiapan tersebut terlihat dari progres Kemristekdikti yang lama memberikan izin pembukaan atau penggabungan PTS.

“Mestinya peraturan menteri tentang pembukaan dan penutupan prodi direvisi

dan dipermudah bagi PT untuk membuka dan menutup prodi, sehingga prodi yang dibutuhkan dunia industri dapat dibuka,” kata Budi saat dihubungi SP, Jumat (13/10) petang.

Menurut Budi, salah satu revisi yang diusulkan Aptisi adalah persyaratan untuk pembukaan prodi baru dengan dosen minimal 6 orang dari berbagai keahlian diganti dengan dosen minimal 3 atau 4 orang, serta mengunakan perhitungan rasio dosen mahasiswa.

Budi menuturkan keterlambatan Kemristekdikti dalam menyikapi era revolusi industri berdampak pada semua sektor, sehingga PT Indonesia tidak dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai tuntutan zaman karena terbelenggu dengan banyak aturan.

Pendapat senada juga disampaikan oleh mantan ketua Aptisi Edy Suandi Hamid. Menurut dia, imbauan yang disampaikan Presiden Jokowi sangat sesuai dengan tuntutan global. Namun, Kemristekdikti sangat kaku dengan nomenklatur prodi yang ada.

“Kaku di sini seperti halnya untuk linearitas prodi agar bisa naik

pangkat pada masa lalu. Walaupun sudah relatif open minded dibawah Pak Nasir (Menristekdikti,red) namun tetap saja masih lambat. Bahkan ide perubahan dari menteri sendiri lambat eksekusi dan himbauan Presiden ini bukan baru sekali dan dua kali tapi sudah beberapa kali disampaikan,” ujarnya.

Menurut Edy, jika regulasi mendukung PT siap untuk menghadapi perubahan. Namun, pemerintah yang memiliki wewenang tidak menawarkan. Selain itu. Lambannya perizinan pembukaan prodi menjadi salah satu kendala.

“Ini silakan tanya ke semua rektor, perizinan sangat lambat. Akibatnya perguruan tinggi sering mencari berbagai cara agar pendirian prodi bisa cepat karena prosesnya sangat lama,” kata rektor Univeritas Widya Mataram Yogyakarta ini.

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/