Revitalisasi Sekolah Inklusi

Revitalisasi Sekolah Inklusi

Revitalisasi Sekolah Inklusi
Revitalisasi Sekolah Inklusi

Pendidikan inklusi merupakan konsep ideal yang memberikan kesempatan dan peluang

sepenuhnya kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Hal yang sama, pendidikan difabel baik di sekolah inklusi atau di Sekolah Luar Biasa (SLB), terlebih SLB yang sudah berusia puluhan tahun ini seakan menjadi sedikit tersisih karena adanya program pendidikan inklusi. Dikotomi tersebut bukan lantas mematikan salah satu lembaga antara sekolah inklusi dan SLB, keduanya sama-sama program pemerintah yang mesti harus di seragamkan, baik soal kemudahan akses masuk sekolah ataupun pembiayaan.

Aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, Konfrensi Dunia tahun 1994 oleh UNESCO di Salamanca, Spanyol, menyatakan komitmen “pendidikan untuk semua” atau “Education For All (EFA)”, komitmen ini menegaskan pentingnya pemberian pendidikan bagi anak, remaja dan orang dewasa yang memerlukan pendidikan dalam sistem pendidikan reguler serta menyetujui kerangka aksi pendidikan bagi ABK.

Selain itu, dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2016 mencatat,

dari 4,6 juta anak yang tidak sekolah, satu juta di antaranya adalah ABK. Angka satu juta anak ABK adalah angka yang cukup fantastik, lantas kemana perhatian pemerintah terlebih kemeterian terkait dalam menangani hal tersebut?

Celah Kebijakan di Lapangan

Maskipun perkembangan pendidikan inklusi atau difabel di Indonesia cukup menggembirakan dan mendapat apresiasi dan antusiasme dari berbagai kalangan, terutama para praktisi pendidikan. Namun sejauh ini dalam tataran implementasinya di lapangan masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

Pertama, pemahaman tentang pendidikan inklusif bagi anak ABK ternyata belum dipahami

sebagai upaya peningkatan akses dan layanan kualitas pendidikan, namun masih dipahami sebagai upaya memasukkan ABK ke sekolah regular dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan saja.

Kedua, kebijakan di beberapa sekolah masih terdapat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tangung jawab pada kemajuan belajar ABK, serta keharusan orang tua difabel dalam penyediaan guru khusus. Sebagian sudah memiliki guru khusus untuk menangani anak difabel dengan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun hal tersebut cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait.

 

Baca Juga :